alkshow Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 bertajuk “Right to Know Day: Refleksi Perjalanan Hak Atas Informasi Publik Pasca-Reformasi di Jakarta Sebagai Kota Global” di Universitas Tanri Abeng, Senin, 28 September 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
TENPO, JAKARTA — Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp75 triliun menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong membuka informasi secara jelas mengenai alokasi dan penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan besarnya anggaran daerah harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas. Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran publik tersebut dialokasikan.
“APBD DKI sekitar Rp75 triliun itu uang rakyat. Masyarakat Jakarta berhak tahu uang tersebut dipakai untuk apa,” kata Gilbert dalam keterangannya, Senin, 28 September 2026.
Gilbert mengatakan keterbukaan informasi mengenai APBD penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Jangan Hanya Tampilkan Angka
Menurut Gilbert, transparansi APBD tidak cukup hanya dengan menyampaikan total anggaran. Pemerintah juga perlu menjelaskan program, target, penerima manfaat, serta hasil yang ingin dicapai dari setiap alokasi anggaran.
Ia meminta informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat sehingga warga dapat mengetahui hubungan antara anggaran yang dikeluarkan dengan pelayanan publik yang diterima.
“Jangan hanya angka global, tapi harus jelas programnya apa, siapa yang menerima manfaat, dan hasilnya seperti apa,” ujarnya.
Gilbert juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Menurut dia, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD, sementara masyarakat juga dapat berperan melalui keterbukaan informasi publik.
Anggaran Harus Berdampak ke Warga
Gilbert mengatakan besarnya APBD DKI seharusnya tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyinggung sejumlah kebutuhan warga seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, hingga pelayanan sosial.
Menurut dia, masyarakat perlu dapat melihat dampak nyata dari belanja pemerintah daerah tersebut.
“Yang penting bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi apa manfaatnya bagi masyarakat,” kata Gilbert.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah memiliki ukuran kinerja yang jelas. Dengan begitu, realisasi anggaran dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sejak awal tahun.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya pertanyaan mengenai penggunaan anggaran sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Publik Bisa Ikut Mengawasi
Informasi mengenai APBD pada dasarnya dapat diakses masyarakat melalui dokumen anggaran dan kanal informasi pemerintah daerah. Namun, Gilbert meminta keterbukaan tersebut terus diperkuat, termasuk dengan menyajikan perkembangan realisasi program secara berkala.
Menurut dia, masyarakat tidak hanya perlu mengetahui besaran APBD yang ditetapkan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut direalisasikan sepanjang tahun.
“Kalau masyarakat tahu dan bisa ikut mengawasi, penggunaan APBD akan lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan APBD sekitar Rp75 triliun, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang besar untuk menjalankan berbagai program. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan perlu dapat dipertanggungjawabkan melalui program yang jelas, hasil yang terukur, dan informasi yang dapat diakses publik.
